Serang, 8 Oktober 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) melaksanakan kegiatan pendampingan penilaian perluasan calon percontohan Desa Antikorupsi tingkat Provinsi Banten. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Acara penilaian yang berlangsung di Kabupaten Serang tersebut dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Serang, Plt. Inspektur Provinsi Banten, serta Tim Perluasan Desa Antikorupsi Provinsi Banten. Dalam kegiatan ini, Desa Cikande Permai ditetapkan sebagai percontohan Desa Antikorupsi tingkat Prov. Banten.

Penilaian dilakukan berdasarkan lima komponen utama yang menjadi indikator bobot evaluasi, yaitu:

1. Tata Laksana – mencakup sistem administrasi dan pengelolaan pemerintahan desa.
2. Pengawasan – meliputi mekanisme kontrol internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program desa.
3.  Pelayanan Publik – menilai kualitas dan transparansi layanan kepada masyarakat.
4. Partisipasi Masyarakat – mengukur keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan pengawasan.
5. Kearifan Lokal – menggali nilai-nilai budaya dan tradisi yang mendukung integritas dan antikorupsi.

Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa Desa Cikande Permai berhasil meraih nilai 96,5 dengan predikat "Istimewa", menjadikannya sebagai Desa Antikorupsi yang diakui oleh KPK. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas.

KPK berharap keberhasilan Desa Cikande Permai dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Provinsi Banten dan seluruh Indonesia untuk terus memperkuat budaya antikorupsi dari tingkat akar rumput.