Quick Info
 

PEMUTAKHIRAN DATA TLHP INSPEKTORAT KAB. SERANG

Selasa, 5 Desember 2017 | 03:52:19 WIB
 
 

Serang – Senin 4 Desember 2017 Jam 09.30 bertempat di Aula Rapat Inspektorat Kabupaten Serang dilaksanakan pembukaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Serang Semester II Tahun 2017 dengan mengundang seluruh Dinas/Badan/Kantor Se – Kabupaten Serang dan Perwakilan APDESI Kabupaten Serang dengan melibatkan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Serang sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Serang Nomor : 800/1031/Inspektorat/2017 tertanggal 29 November 2017.

kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Inspektorat yang dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih dan berpesan kepada seluruh yang hadir agar hendaknya seluruh temuan pemeriksaan untuk segera dapat ditindak lanjuti dan dalam melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negera agar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Selain dari pada itu beliau menyampaikan maksud dilaksanakannya kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Serang diantaranya adalah :

1. Pembahasan Pemasalahan yang biasanya terjadi pada :

a. Badan/Dinas yaitu ;

- Belum dapat mengidentifikasi Risiko dan Dampak dari Kegiatan yang dilaksanakan

- Dokumen Penilaian Risiko untuk tahun anggaran berjalan belum dibuat

- Kekurangan volume item pekerjaan pengadaan barang/jasa

- Kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Kepala Dinas dan PPK dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa

- Ketidakcermatan PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

- Pajak atas pembelian barang modal & kegiatan lainnya tidak langsung dibayarkan ke Kas Negara

b. Kecamatan dan Desa yaitu ;

- Belum dapat mengidentifikasi Risiko dan Dampak dari Kegiatan yang dilaksanakan

- Dokumen Penilaian Risiko untuk tahun anggaran berjalan belum dibuat.

- Pajak atas pembelian barang modal & kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tidak langsung dibayarkan ke Kas Negara.

- Penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- Pada dokumen pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang/ jasa masih ditemukan beberapa kelemahan.

2. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Serang yang harus di tindaklanjuti oleh Dinas/Badan/Kantor dan Desa Se – Kabupaten Serang.

 

Fields with * are required.

Komentar

No results found.

Berita Lainnya

JADWAL SHOLAT

FOTO KEGIATAN

#

Online Chat

Social Media

#
#
#
#

Hukum Inspektorat

TAUTAN

# # # # # #

FACEBOOK

 

TWITTER