Quick Info
 

KEGIATAN BIMTEK AKIP UNTUK OPD SE - KABUPATEN SERANG

Senin, 6 November 2017 | 09:37:13 WIB
 
 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ATAU SISTEM AKIP, TERCANTUM DI DALAM PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KEINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANANYA. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIBANGUN DAN DIKEMBANGKAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA PELAKSANAAN PROGARM INSTANSI PEMERINTAH. SETIAP INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENGKOMUNIKASIKAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ORGANISASI KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG DITUANGKAN MELALUI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ATAU LAKIP. LAKIP BERPERAN SEBAGAI ALAT KENDALI, ALAT PENILAI KUALITAS KINERJA DAN PENDORONG TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. LAKIP JUGA BERFUNGSI SEBAGAI MEDIA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PUBLIK. LAKIP DISUSUN DAN DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS, PERIODIK DAN MELEMBAGA. INSTANSI PEMERINTAH MEMPERTANGGUNGJAWABKAN DAN MENJELASKAN KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN TINGKAT KINERJA YANG DICAPAINYA. LAKIP DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI LAPORAN RUTIN KARENA DISUSUN DAN DISAMPAIKAN KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN SETAHUN SEKALI. PADA DASARNYA LAKIP MEMUAT INFORMASI KINERJA (PERFORMA INFORMATION), YAKNI HASIL PENGOLAHAN DATA CAPAIAN KINERJA YANG MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA (PERFORMANCE RESULT) DENGAN RENCANA KINERJA (PERFORMANCE PLAN) YANG ADA SEHINGGA DIPEROLEH PENGETAHUAN MENGENAI KEBERHASILAN/KEGAGALAN PELAKSANAAN MISI DAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMEPERBAIKI KINERJA INSTANSI, TAHAP AKHIR DARI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA ADALAH DIMANFAATKANNYA INFORMASI KINERJA BAGI PERBAIKAN KINERJA BERKESINAMBUNGAN. SELAIN LAKIP SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN SEBELUMNYA HARUS JUGA DIBANGUN SISTEMNYA ATAU SAKIP YANG DIDALAM PENYELENGGARAAN NEGARA ADALAH : 1. MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT 2. PENAJAMAN PENERAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN MENCEGAH PENGGUNAAN ANGGARAN BAGI KEGIATAN YANG BUKAN PRIORITAS 3. TERSEDIANYA LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 4. MENDORONG PERTANGGUNGJAWABAN INSTANSI PEMERINTAH YANG TRANSPARAN DAN TERBUKA 5. MEMBERIKAN DASAR BERBASIS KINERJA BAGI PEMERINTAH UNTUK MENGHINDARI PRAKTIK KKN DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN NEGARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT PENYELENGGARAAN SAKIP TERBAGI ATAS 6 KEGIATAN YANG SALING BERKAITAN: 1. RENCANA STRATEGIS 2. PERJANJIAN KINERJA 3. PENGUKURAN KINERJA 4. PENGELOLAAN DATA KINERJA 5. PELAPORAN KINERJA 6. REVIU DAN EVALUASI KINERJA INDIKASI DARI TERSELENGGARANYA SAKIP ADALAH SEBAGAI BERIKUT: 1. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH YANG SEMAKIN MENINGKAT, SEMAKIN 3 E : EKONOMIS, EFISIEN DAN EFEKTIF 2. KESALAHAN YANG SAMA TIDAK BERULANG 3. BETTER SEVICE LOWER COST ATAU PELAYANAN YANG LEBIH BAIK DENGAN BIAYA YANG LEBIH RENDAH. DEMIKIANLAH SAMBUTAN BAPAK Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG PADA SAAT ACARA PEMBUKAAN BIMTEK AKIP UNTUK OPD YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG
 

Fields with * are required.

Komentar

No results found.

Berita Lainnya

JADWAL SHOLAT

FOTO KEGIATAN

#

Online Chat

Social Media

#
#
#
#

Hukum Inspektorat

TAUTAN

# # # # # #

FACEBOOK

 

TWITTER