Quick Info
 

PEMKAB SERANG MEMPERTAHANKAN WTP KE - 5

Jumat, 2 Juni 2017 | 09:37:02 WIB
 
 

Serang - Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten / Kota  Se - Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Banten pada hari Selasa 31 Mei 2015, yang diserahkan oleh Kepala BPK – RI Perwakilan Provinsi Banten, Yusnadewi, kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang.

Hasil Pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BPK – RI Perwakilan Provinsi Banten terhadap Enam Kabupaten / Kota Se-Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2015 dapat disampaikan sebagai berikut ; Lima Daerah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu ; Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang sedangkan Kabupaten Pandeglang memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pada Penyerahan LHP Tahun ini dirasa oleh beberapa pihak cukup istimewa mengingat adanya perubahan laporan keuangan sesuai amanah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang di dari cash basic accounting yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang mengalami perubahan menjadi accrual basic accounting yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya ada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam rangka pelaksanaan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Serang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi.

Pemerintah Kabupaten Serang pada kesempatan Penyerahan LHP BPK Tahun Anggaran 2015 ini selain memperoleh predikat WTP untuk yang ke – 5 kalinya juga merupakan tahun pertama diterimanya LHP BPK oleh Ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.Ak, M.Ak (Bupati Serang Periode 2016 - 2021) yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Serang dan didampingi oleh Bpk. Muhsinin, SE,M.Si (Ketua DPRD Kabupaten Serang).

Predikat WTP untuk yang ke – 5 kali berturut-turut ini bukan tanpa sebab, tentunya ini merupakan buah dari hasil kerja keras seluruh unsur di Pemerintah Kabupaten Serang mulai dari Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, Inspektur dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta perangkat daerah lainnya.

Inspektur Kabupaten Serang berharap kepada seluruh rekan-rekan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, bahwa dengan perolehan WTP ini tidak serta merta membuat kita berpuas diri mengingat masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan berkenaan dengan hasil temuan BPK berkaitan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Per Undang-Undangan seperti diantaranya; Pengelolaan Persediaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Pendapatan Lo dan Beban Lo serta pengelolaan Piutang.

Sebagai wujud komitmen dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan BPK, Inspektorat bersama-sama dengan seluruh SKPD telah menyusun Rencana Aksi dengan waktu yang sudah dijadwalkan dan berupaya untuk segera menyelesaikan temuan yang berseifat materiil hal ini dapat di lihat dari nilai temuan sebesar + Rp. 1.6 M telah di selesaikan sebesar + Rp. 1,39 M dan saldo sebesar Rp. 228 Jt (86 % telah terselesaikan) itupun sebelum 60 hari seluruh temuan BPK berkenaan dengan kelebihan bayar akan selesai ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Daerah.

Kedepan guna mempertahankan WTP pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Serang harus dapat melaksanakan rencana aksi yang sudah disepakati seluruh unsur Pemda Kab. Serang, segera melaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik diantarnya : penggunaan teknologi informasi, Pengelolaan SDM, Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Pengawasan dan pengendalian dan yang terakhir mendorong partisipasi publik yang lebih luas termasuk Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Komunitas Masyarakat.

 

Fields with * are required.

Komentar

No results found.

Berita Lainnya

JADWAL SHOLAT

FOTO KEGIATAN

#

Online Chat

Social Media

#
#
#
#

Hukum Inspektorat

TAUTAN

# # # # # #

FACEBOOK

 

TWITTER